Komisi I menyambut baik ide atau rencana Kementerian Pertahanan untuk mengkonsilidasi keberadaan atase pertahanan di sejumlah negara, baik yang selama ini dimanfaatkan sebagai atase pertahanan ataupun untuk penempatan atase pertahanan yang baru. Karena  keberadaan atase pertahanan selama ini ada dibawah koordinasi Badan Intelejen Strategis di Mabes TNI.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, Kementerian Pertahanan menyampaikan kembali rencananya untuk atase pertahanan sebagai instrumen intelejen pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan, yang sebelumnya dibawah koordinasi Bais Mabes TNI.

Menurut Komisi I, itu merupakan sesuatu ide yang baik, karena itu merupakan best prestis di banyak negara, tetapi masalah ini tidak bisa dilakukan serta merta, karena menyangkut Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Memang ada perpres terbaru yang mengeluarkan aturan baru, tetapi agar ada singkronisasi produk hukum maka Komisi I berpandangan Menhan dan Panglima TNI secara instensif membicarakan hal ini. Termasuk kalau ide ini disepakati maka dibutuhkan penyesuaian dari sisi peraturan perundang-undangan,”tegasnya.

Selain itu, Komisi I juga mendorong penguatan program cyber diffent untuk TNI, dan minta pandangan TNI mengenai ide pembentukan Badan Cyber Nasional, sebab di banyak negara cyber sudah menjadi bagian dari pertahanan.(as)/foto:Naefuroji/parle/hr.